LITTLE KNOWN FACTS ABOUT AGUS JOKO PRAMONO.

Little Known Facts About agus joko pramono.

Little Known Facts About agus joko pramono.

Blog Article

Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu plan atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.

Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.

Peran BPK dalam menjaga transparansi anggaran menjadi sangat krusial, seperti yang dijelaskan dalam artikel Pentingnya peran BPK dalam menjaga transparansi anggaran.

BUMN tersebut kemudian melakukan reformasi internal, seperti memperkuat sistem kontrol internal dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

IDI's Board is made up of 10 members from distinctive supreme audit establishments. Get to learn them much better inside our "Satisfy the Board" sequence.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pimpinan yang tidak hanya berwawasan hukum, tetapi juga memiliki keahlian di bidang audit keuangan.

Namun Mietzner menyebut analisis itu belakangan telah terbantahkan karena “keterampilan membangun koalisi politik dapat menghindarkan presiden dari ketidakstabilan pemerintahan”.

Jokowi akan menyerahkan daftar nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk uji kepatutan dan kelayakan, sebelum memilih lima orang sebagai pimpinan baru KPK. Berikut adalah profil singkat ten capim KPK yang lolos seleksi. 

Agus menjadi pengganti antar waktu anggota BPK lain Taufiequrahman Ruki, yang sudah memasuki masa pensiun pada eighteen mei lalu. Agus akan menjalani tugasnya sebagai anggota BPK hingga 2014 mendatang.

Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, here merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.

Pada ten tahun pemerintahan Jokowi, PKS menjadi satu-satunya partai yang belum pernah mendapat satu pun dari 34 posisi menteri. Seluruh partai, termasuk yang tak memiliki kursi di DPR seperti PSI, telah dirangkul Jokowi untuk masuk ke kabinetnya.

Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.

Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.

BPK melakukan berbagai jenis audit terhadap BUMN, masing-masing dengan tujuan dan cakupan yang berbeda. Berikut adalah tabel yang merinci jenis-jenis audit BPK terhadap BUMN:

Report this page